Kadis PUPR Banjar Masih Lowong

Komisi III Minta Kekosongan Segera Diisi

Ilustrasi penjabat Kepala Dinas. Foto - Pixabay

WARTAKOTA.NET – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banjar, seringkali terhambat dalam hal pengambilan keputusan.

Hal itu dikarenakan RDP tersebut hanya dihadiri oleh Kepala Bidang dari Dinas PUPR Kabupaten Banjar.

“PLT Kadisnya ‘kan Sekda, kita tahu sendiri kesibukan beliau, apalagi pada saat pandemi ini, tentu kita sangat memahami. Namun pada saat pengambilan kebijakan strategis dan bersifat keputusan, maka tak bisa serta merta, karena kepala bidang tidak berwenang. Ini akan mengganggu kinerja kita dalam rangka koordinasi pembangunan,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Banjar, Irwan Bora, Rabu (17/6/20).

Irwan Bora menyampaikan, pihaknya telah menyurati pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) agar mendesak Bupati Banjar guna mengisi kekosongan Kepala Dinas PUPR tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Banjar, Irwan Bora (tengah).

Selama ini tambah Irwan, kerap terjadi ketidak-efisienan dan ketidak-efektifan dalam rapat koordinasi lantaran yang bersangkutan (Plt. Kadis PUPR) juga merangkap jabatan sebagai Sekda dan gugus tugas Kabupaten Banjar.

“Siapapun orangnya kita tidak masalah, yang penting terisi. Karena jabatan itu strategis mengingat banyak proyek pembangunan yang harus ada rapat koordinasi dengan dewan,” imbuhnya.

Masih kata Irwan, tidak mungkin dengan kesibukan yang tinggi dapat maksimal dalam mengambil keputusan yang strategis.

“Bagaimana mewujudkan visi misi bupati kalau rapat penting kepala dinas sering diwakilkan kabid, sementara tidak bisa mengambil keputusan strategis,” tegas Irwan Bora.

Fungsi dewan sebagai koordinasi dan pengawasan menjadi terkendala jika mitra kerja tidak siap. Saat ini menurut Irwan, dengan keberadaan Kadis yang ‘stand by’ diharap pembangunan di sisa TA 2020 bisa maksimal.

Ilustrasi penjabat Kepala Dinas. Foto – Pixabay

Sementara Kepala BKDPSDM Banjar Rakhmat Danny saat dikonfirmasi menuturkan, terkait kekosongan Kadis PUPR, Pemkab Banjar sudah mengajukan izin melaksanakan seleksi terbuka ke Mendagri.

“Surat persetujuan dari Mendagri tertanggal 27 Mei 2020 sudah ada dan kami terima beberapa hari yang lalu. Selanjutnya akan dibentuk panitia seleksi,” jelas Danny. (sai)

What do you think?

Asuransi Petani Cair; Baru Rp 800 Juta

Ternyata, Serbuk Kayu Bisa untuk Cuci Piring