Deklarasi, Dinas PMPTSP Hindari Praktik KKN

WARTAKOTA.NET – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru, melaksanakan Deklarasi dan Penandatanganan Komitmen Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, di ruang Rapat Mall Pelayanan Publik DPMPTSP, Rabu (21/10/20).

Kegiatan ini Dihadiri Asisten 1, inspektur dan TIM Zona Integritas Inspektorat Kota Banjarbaru, SKPD Teknis penyelenggara Perizinan; Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas PUPR, Disperkim, Lurah Komet, Kabag Organisasi, Bhabinkamtibmas Polsek Banjarbaru Uara, serta seluruh pegawai DPMPTSP.

Kepala Dinas PMPTSP Kota Banjarbaru, Hj. Rahmah Khairita menyampaikan, sesuai dengan SK Wali Kota Banjarbaru Nomor 188.45/341/kum tentang pencanangan zona integritas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih & Melayani (WBBM) ditetapkan pada tanggal 15 September 2020 lalu, Dinas PMPTSP menjadi salah satu SKPD yang ditetapkan di tahun 2020 ini bersama dengan Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan dan Kecamatan Landasan Ulin.

Penandatanganan Komitmen Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,

“Ada beberapa hal yang harus dilakukan, seperti hari ini pencanangan untuk mendeklarasikan bahwa Dinas PMPTSP siap melaksanakan pemenuhan-pemenuhan Zona Intergitas,” ujar Rita.

Rita menerangkan, ada beberapa komponen yang harus dipenuhi untuk WBK dan WBBM yaitu, manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan SDM, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masih terang Rita, secara riil, Dinas PMPTSP sudah sangat berusaha menghindari adanya proses (praktik) KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) dalam perizinan dengan menjadikan 52 jenis izin yang ada di Dinas PMPTSP (khususnya PTSP) diproses secara dalam jaringan (daring/online), terkecuali IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

“Hari ini kita melaksanakan pernyataan deklarasi, penandatanganan pakta integritas, pemberian arahan dari Pjs Wali Kota Banjarbaru yang dihadiri oleh asisten 1, dan penandatanganan komitment zona integritas,” tutup Rita.

Di tempat yang sama, Asisten 1 Setdako Banjarbaru, Fahrudin menyarankan agar sebisa mungkin menghindari pertemuan dengan costumer secara langsung. Hal ini juga terkait dengan masih mewabahnya virus corona (Covid-19) di Kota Banjarbaru.

“Ketika semua perizinan bisa diakses langsung oleh masyarakat sampai SK bisa dicetak, maka praktik Pungli (pungutan liar) akan sangat minim terjadi,” cetus Fahrudin. (tet/agk)

What do you think?

Tinggalkan Balasan

Menteri PUPR Utus Wakilnya Kunjungi Kalimantan Selatan. Untuk Apa?

Survei Charta Politika Dirilis, Pasangan Haji Martinus – Jaya Unggul