Camat Aluh-Aluh Terancam 6 Bulan Penjara

WARTAKOTA.NET – Berkas perkara adanya dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Banjar, akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Banjar dengan terlapor Camat Aluh-Aluh oleh Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Banjar, Senin (11/11/20).

Komisioner Bawaslu Kabupaten Banjar, M Syahrial Fitri mengungkapkan, setelah dilakukan penyelidikan oleh Polres Banjar, akhirnya berkas sudah dinyatakan lengkap dan dapat dilimpahkan ke Kejari Kabupaten Banjar.

“Berdasarkan ketentuan, penyidik diberikan waktu untuk melakukan penyidikan selama 14 hari, namun kawan-kawan dari Polres Banjar telah menyelesaikan penyidikan ini hanya dalam 8 hari proses. Karena itu hari ini berkas yang sudah lengkap ini kami limpahkan ke Kejari Kabupaten Banjar,” terangnya.

Selanjutnya, pihak Kejari Kabupaten Banjar akan melakukan penelitian terhadap berkas tersebut. Dan jika ada yang kurang, maka berkas-berkas itu bisa dikembalikan lagi ke penyidik Polres Banjar untuk dilengkapi.

“Kejaksaan nanti dalam waktu 5 hari akan melimpahkan kasus ini ke Pengadilan Negeri Martapura, kemudian akan dilakukan proses pemeriksaan di pengadilan selama 7 hari. Itu prosedurnya,” jelasnya.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Banjar, AKP Rizky Fernandez menambahkan saat melaksanakan penyidikan, pihaknya melakukan pemanggilan saksi sebanyak 10 orang, termasuk Calon Bupati Banjar H. Saidi Mansyur. Selama proses tersebut, pihaknya tidak menemui kendala sehingga dapat selesai hanya dalam waktu 8 hari kerja.

“Hari ini berkas perkara sudah kita limpahkan ke rekan kejaksaan dan memasuki tahap 1, dan kita menunggu hasil pemeriksaan dari pihak Kejari, dalam waktu 3 hari,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Hartadi Christianto mengatakan, ASN yang diduga melanggar netralitas ASN ini dapat dijerat sanksi sesuai UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 tentang Pilkada Serentak.

“Sesuai Undang-Undang tersebut, pelaku dapat dijerat pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan, atau denda paling sedikit 600 ribu rupiah dan paling banyak 6 juta rupiah,” jelasnya. (sai)

What do you think?

Tinggalkan Balasan

Pemko Banjarbaru Siap Siaga Hadapi Bencana

Surat Suara Untuk Pilkada Banjar Sudah Dicetak