Belum Ada Pembayaran, Lahan Milik Warga Dibangun Jalan

WARTAKOTA.NET – Proses pembebasan lahan terkait pembuatan Jalan Nasional Lingkar Sungai Ulin, antara pemilik lahan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih belum mendapatkan titik temu dan masih menjadi sengketa.

Ketua DPRD Kabupaten Banjar Muhammad Rofiqi mengatakan, penyelesaian pembebasan lahan untuk Jalan Nasional Lingkar Sungai Ulin yang terletak di Desa Jingah Habang, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar sudah memasuki rapat kedua.

“Dalam permasalahan eksekusi ini intinya adalah prosesnya saja yang kurang tepat, dan ganti rugi kepada pihak ahli waris tanah yang harganya berbeda, sedangkan tanah tersebut letaknya lebih strategis dari tanah yang lain,” ungkapnya.

Rofiqi menyayangkan, proyek pembebasan lahan ini sudah berjalan namun tanpa ada surat keputusan dari pengadilan. Sebab tambahnya, tanah tersebut masih milik tanah orang dan lahannya akan dijadikan jalan poros tembus yang sangat berguna bagi daerah Kabupaten Banjar, terutama saat even tahunan yaitu Haul Guru Sekumpul.

Helmi Mardani, ahli waris lahan. Foto – Istimewa

Sementara itu, Helmi Mardani sang ahli waris/anak (Alm) H. Supriadi warga Desa Jingah Habang menyampaikan, pihaknya hanya ingin minta ganti rugi yang sesuai dan layak dengan harga yang adil.

“Tanah yang di pinggir jalan posisinya strategis malah dihargai lebih murah, sedangkan yang di belakang malah lebih mahal,” tukasnya.

Helmi juga menyayangkan, pengerjaan lahan tersebut terkesan tak memperdulikan proses ganti rugi yang belum selesai. Di sisi lain, pihak kontraktor sudah melakukan eksekusi pengosongan lahan.

“Saya konfirmasi ke Dinas PUPR provinsi, katanya dalam surat tidak ada menyuruh pihak manapun untuk melakukan pengosongan lahan. Dan sekarang yang terjadi lahan kami sudah di-learn clearing, sudah dilakukan pengerjaan jalan tinggal pengerasan saja lagi, padahal surat-surat masih ditempat kami dan tidak ada pembayaran ganti rugi yang sesuai,” bebernya.

Helmi berharap harga tanah/lahan milik keluarganya itu bisa dihargai lebih tinggi daripada harga tanah yang di belakang tanahnya. Pasalnya, di lahannya terdapat sebanyak 615 batang pohon tanam tumbuh yang dihargai tidak wajar.

“Kalau hitung-hitungan hanya dihargai 63 jutaan. Sedangkan saya meminta data ganti rugi harga per batang pohon dari tahun 2018 sampai sekarang tidak pernah dikeluarkan,” pungkasnya. (sai)

What do you think?

Tinggalkan Balasan

Operasi Sikat Intan 2020, Polisi Temukan Sabu-sabu

Penyandang Disabilitas dan Kelompok Dasawisma Dapat Bantuan