ASN Diduga Langgar Netralitas, Sekda Banjar Tegaskan Tak Ada Pendampingan Hukum

WARTAKOTA.NET – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H.M. Hilman memastikan tidak akan memberikan pendampingan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), atas dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Diakui Hilman, pihaknya memang mendapatkan informasi mengenai pengaduan masyarakat pada Bawaslu, terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang camat. Kasusnya saat ini sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu melalui Gakkumdu dan diproses oleh Polres Banjar.

“Kami masih menunggu proses yang sedang berjalan dan tidak diperkenankan melakukan pendampingan pada ASN yang bersangkutan,” ucapnya.

Hilman menambahkan, sebelumnya Pemkab Banjar sudah menekankan netralitas ASN agar tidak terjadi pelanggaran.

“Kita telah melaksanakan Deklarasi Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak secara virtual yang diikuti seluruh SKPD termasuk kecamatan. Kita didampingi kepala BKDPSDM dan Inspektorat yang membacakan ikrar tersebut,” ujarnya.

Bahkan sambung Hilman, Pemkab Banjar telah memasang spanduk di depan perkantoran mengenai Netralitas ASN di Pilkada Serentak sebagai upaya pencegahan agar pelanggaran tidak terjadi.

Setelah terjadi dugaan pelanggaran tersebut, Hilman menerangkan pihaknya tinggal menunggu hasil pemeriksaan Bawaslu yang akan disampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Kemudian KASN akan memberikan rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh Bupati Banjar, apakah akan dikeluarkan sanksi moral atau disiplin terhadap dugaan pelanggaran tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banjar, Fajeri Tamjidillah pada kesempatan berbeda juga menekankan pentingnya netralitas ASN dalam tahapan Pilkada 2020.

“Netralitas di sini maksudnya bukanlah tidak ada pilihan. Yang dimaksud adalah ASN dilarang aktif dalam politik praktis kampanye paslon tertentu, apalagi memanfaatkan jabatan, situasi tertentu, atau ikut memfasilitasi Paslon peserta Pilkada 2020,″ tegasnya.

Fajeri mengakui, masih ada ketidaktahuan dari ASN sendiri akan hal tersebut. Padahal lanjutnya, ada sanksi yang dapat menjerat mereka jika lalai, mulai dari penindakan disiplioner oleh Komisi ASN hingga proses hukum.

Seperti diberitakan sebelumnya, dugaan pelanggaran pidana Pemilu Camat Aluh – Aluh terjadi pada saat kampanye yang digelar Calon Bupati Nomor Urut 1, H. Saidi Mansyur  di Desa Pemurus Dalam, Kamis (15/10/20) lalu sekitar Pukul 14.00 WITA. Pada kesempatan ini, terlapor  menyampaikan sambutan di tengah masyarakat yang berkumpul untuk kegiatan kampanye.(sai)

What do you think?

Tinggalkan Balasan

Penjualan Naik, Harga Tetap Sama

Buka Rakercab IWAPI, Bernhard : Manfaatkan Teknologi, Gunakan Aplikasi